Bentengpos.id — Program ketahanan pangan di Bengkulu Tengah tampaknya lebih mengarah pada proyek formalitas dari pada solusi nyata.
Realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara narasi pemerintah dan kondisi masyarakat.
Saat harga beras melambung, dan daya beli masyarakat melemah, program yang seharusnya menjadi garda terdepan malah tidak terasa dampaknya.
Program ini terkesan hanya menghamburkan uang rakyat. Alih-alih menciptakan kemandirian pangan, dana desa yang dialokasikan justru habis untuk kegiatan seremonial atau proyek yang tidak berkelanjutan.
Bantuan bibit, pelatihan, dan peralatan seringkali hanya menjadi panggung bagi segelintir elit dan oknum pengurus untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Masyarakat hanya dijadikan objek, bukan subjek yang diberdayakan.
Jika pemerintah benar-benar serius, program ketahanan pangan tidak boleh sekadar menjadi pajangan.
Pemerintah harus menghentikan program yang tidak membuahkan hasil, mengevaluasi total alokasi dana, dan menggantinya dengan inisiatif yang berfokus pada perbaikan fundamental.
Caranya bisa dengan membangun infrastruktur pertanian yang kokoh, memangkas birokrasi, dan menjamin akses pasar yang adil.
Tanpa perbaikan mendasar, program ketahanan pangan hanya akan menjadi cerita lama tentang pemborosan anggaran dan janji politik yang tak pernah terwujud.
